Meski begitu, Ahmad Ramadhan belum berani menyimpulkan mengapa harga semen di Papua bisa semahal itu. Terutama dalam unsur-unsur monopoli. “Kita belum mengetahui, dimana unsur monopolinya. Apakah di sektor penjualannya, atau disektor transportasinya,” ujarnya. Seperti diketahui, harga semen dari Pabrik dilepas pada kisaran harga Rp.30 ribu hingga Rp.35 ribu. Sedangkan di pasaran, pada kisaran harga Rp. 70 ribu per saknya.

Karena itu, KPPU akan mempelajari secara detil dan akan terjun langsung ke lapangan, untuk melihat langsung bagaimana distribusi semen sehingga harganya bisa melangit itu. Dari hasil tinjauan sementara, KPPU mendapat keterangan bahwa persoalan yang melambungkan harga semen adalah masalah transportasi.”Persoalan hingga membuat harga semen melambung adalah faktor transportasi. Karenanya kami akan mengecek juga, mengapa hanya ada satu maskapai penerbangan yang melayani daerah atau kabupaten tertentu, ini sudah menyalahi,” beber Ahmad yang mengaku telah mendapat laporan lebih dalam.

Untuk itu, Ahmad Ramadhan berencana akan memanggil sejumlah Bupati di Papua untuk dimintai keterangan soal ini. “Bupatinya akan kami panggil ke Jakarta,” kata Ahmad.Menurut Ahmad, apa yang terjadi di Papua hampir tidak pernah terjadi di sistem perekonomian internasional, karena kendala geografis membuat harga transportasi pengiriman lebih besar sampai 60 kali lipat dibanding harga komoditi itu sendiri. “Masyarakat Papua akhirnya membayar ongkos kemahalan, bukan pada barangnya tetapi bagaimana mendapatkan barang itu,” katanya yang juga menyebut tidak hanya harga semen tetapi merata pada semua komoditi.

Sebelumnya KPPU tidak hanya mengecek soal harga semen di Papua tetapi juga beberapa produk semen lainnya seperti, Semen Padang, Semen Tonas, Semen Hoclim dan produk lainnya guna memastikan tidak terjadi kartel atau perjanjian dengan pelaku usaha lainnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Ahmad juga menyebut bahwa pemerintah tidak boleh hanya menunjuk satu pelaku usaha karena bertentangan dengan undang-undang yang disebut di atas. “Kami akan berikan masukan ke pemerintah setempat baik secara langsung maupun melalui DPR,” sambung Ahmad. Dalam hal ini KPPU setuju jika dalam proses pengembangan, pemerintah mengambil posisi sebagai operator, namun setelah itu jika dilihat menunjukkan pengembangan maka pemerintah harus menempatkan posisi sebagai regulator. “Pemerintah mengurangi perannya dan membiarkan usaha dikembangkan oleh pelaku usaha, namun tetap menjapat pengawasan,” paparnya. Ahmad juga menyinggung soal minuman keras dimana KPPU setuju jika Miras dikendalikan, hanya menurut Ahmad yang terjadi di Papua saat ini adalah hanya melibatkan 1 pelaku usaha.

“Nah ini yang kami tidak setuju, tidak boleh ada penunjukan karena sama artinya menghambat pengembangan investasi. Biarkan pelaku usaha yang lain masuk,” tegas Ahmad yang melihat peran media sangat penting untuk ikut mensosialisasikan tugas dan fungsi KPPU. Lebih jauh disampaikan bahwa masyarakat sebagai pelaku perekonomian bisa melaporkan langsung jika menemukan apa yang dibeberkan di atas baik secara langsung atau melalui website. “Jika ada persaingan tidak sehat, silahkan laporkan karena dalam KPPU juga ada sistem peradilan. Jika terbukti bisa dikenakan sanksi mulai denda hingga sanksi peninjauan izin usaha,” tandasnya. (ade/aj)

Sumber: JPNN.COM, 2 Oktober 2009

Menurut Adriana, salah satu penulis Papua Road Map (PRM), persoalan kemerdekaan yang kerap mencuat mesti didudukkan pada konteks menyeluruh persoalan papua. “Dalam penelitian kami, yang dituangkan dalam buku ini (PRM), ada 4 persolan utama yang ada di Papua,” ungkap Adri, sebagaimana ia biasa disapa.

Persoalan pertama, lanjutnya, terkait dengan masyarakat Papua yang masih termarginalisasi dan mengalami diskriminasi. “Orang Papua tuntut kesamaan. Kita belum merekognisi masyarakat Papua secara merata,” papar Adri.

Soal kedua, kegagalan pembangunan. Hal ini terkait dengan Otonomi Khusus (Otsus) yang tidak berhasil karena tidak adanya supervisi atau pendampingan dari pemerintah pusat dan kekurangsiapan pemerintah daerah dan masyarakat Papua. “Otsus hanya dilihat dari dananya yang besar saja,” katanya.

Ketiga, soal kekerasan negara dan pelanggaran HAM. “Sampai saat ini masih menjadi persoalan pelik. Anda sendiri sudah tahu kan,” ungkapnya.

Terakhir, sampai saat ini politik dan sejarah integrasi terus diperdebatkan dan digugat. “Memang secara hukum kita berhak atas wilayah Papua,” paparnya.

Lebih jauh, sebagaimana disampaikan Adri, para peneliti LIPI tidak mau fokus pada persoalan saja tapi juga menawarkan solusi berdasar soal yang ditangkap. “Untuk soal pertama kami menawarkan solusi supaya kita mau mengakui dulu kalau di Papua ada masalah. Setelah itu, kita harus merekognisi masyarakat Papua dan memberdayakan mereka sehingga sama dengan yang lain,” paparnya.

Untuk soal pembangunan, menurut Adri tiap daerah memiliki kebutuhan yang khas satu sama lain, tidak bisa dipukul rata. Saat ini, masyarakat Papua sangat membutuhkan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi.

Solusi ketiga, pemerintah mesti terus mengupayakan merekonsiliasi dengan masyarakat Papua terkait dengan banyak kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di sana. “Pengadilan HAM sudah dilakukan tapi tidak ditangkap pentolannya dan kompensasinya bagi masyarakat Papua tidak jelas, tidak adil,” tutur Adri.

Terakhir, hal yang mesti diupayakan adalah melalui dialog. Hal ini sudah dilakukan pada tahun 1999 dengan dialog Tim Seratus pada pemerintahan Habibie. Namun, pada waktu itu persiapannya kurang matang sehingga hasilnya tidak jelas dan tidak terjadi kesepakatan.

Untuk itu, para peneliti LIPI merekomendasikan supaya dilakukan dulu pra dialog. Pada tahapan ini, kedua belah pihak mesti kenyepakati dulu isu, mekanisme, siapa saja yang terlibat, dan pembagian yang merata siapa wakil Papua sehingga sungguh mewakili pada dialog. “Kalau terjadi kesepakatan baru diadakan dialog. Mediatornya bisa bebas tergantung dari kesepakatan dua belah pihak,” katanya.

Dengan diterbitkannya buku ini, tambah Adri, berarti LIPI sudah selesai dalam menjalankan mandatnya terkait soal Papua. Tawaran solusi menjadi realisasi ketika dilaksanakan. “Kami berharap, bagaimana nanti menyelesaikan persoalan Papua harus secara damai, bermartabat, tanpa kekerasan dan menyeluruh,” pungkasnya.

Diskusi yang ditulis 5 orang dari LIPI melalui penelitian sejak 2004 ini akan dihadiri Menteri Pertahanan RI Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang menggantikan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang berhalangan hadir, Peneliti Utama Kajian Papua LIPI Dr. Muridan S. Widjojo dan 4 penanggap yang terdiri dari Wakil Gubernur Propinsi Papua Alex Hesegem, Anggota Komisi I DPR RI Efendi Choiri, Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Syamsudin Haris dan Septer Manafandu dari Foker LSM. Yang akan menjadi moderator adalah Adri.

Sumber: kompas.com, 30 Juni 2009

Dua perusahaan tambang raksasa di Papua, PT Freeport Indonesia dan British Petroleum, dipastikan hadir untuk membagikan kiat aktivitas pertanggungjawaban sosialnya (CSR).

Ketua panitia, yang juga Kepala Badan Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Provinsi Papua, Noak Kapisa pada Senin (9/11) di Jayapura, menjelaskan, konferensi ini diselenggarakan karena Papua diakui sebagai paru-paru dunia. ”Ini artinya, Papua penting bagi kelangsungan hidup masyarakat di dunia,” ujarnya.

Acara yang digelar Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta organisasi nonpemerintah Conservation International dan WWF itu mengambil tema ”Bekerja Sama untuk Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua demi Masa Depan Kita Bersama” dan subtema ”Lindungi Keanekaragaman Hayati, Lindungi Hidup Kita”. Noak menuturkan, data CI tahun 1999 menunjukkan, sekitar 50 persen keanekaragaman hayati di Indonesia terdapat di Tanah Papua. Di Papua juga terdapat tambang emas terbesar di dunia dan kandungan gas bumi ketiga terbesar di Indonesia.

Selain itu, terdapat juga ekosistem yang kaya, mulai dari terumbu karang, mangrove (bakau), rawa, sabana, hutan dataran rendah, dan pegunungan.

Ia menunjuk data Departemen Kehutanan 2002 yang menyebutkan penggundulan hutan berskala nasional mencapai tingkat mengkhawatirkan atau hingga 117.523 hektar per tahun. Itu akibat konversi hutan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pemekaran daerah, logging (penebangan), pertambangan, dan perkebunan. Kerusakan juga terjadi pada ekosistem laut, memengaruhi keberlanjutan. (ICH)

Sumber:  kompas.com, 17 November 2009

Bagaimanakah urutan komponen prioritasnya? Kepada sidang pembaca, khususnya yang berdomisili di Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Puncak, dimohon mengikuti jajak pendapat di bawah ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui urutan komponen prioritas, yang akan digunakan dalam pembahasan lebih lanjut.

Atas kesediaanya, kami ucapkan terima kasih.

Sulit dipercaya saat melihat sebuah pemandangan salju yang berada di daerah panas beriklim tropis. Terlebih jika pemandangan salju itu terhampar di puncak-puncak gunung dengan dindingnya yang berwarna kehitaman.

Peak of Puncak Jaya

Puncak Jaya Wijaya

Saat ini, salju yang tersisa hanya berada di Puncak Jaya, Meren, Northwall, dan Ngga Pulu. Sebelum berubah nama menjadi Puncak Jaya, puncak ini dahulunya bernama Carstenz Pyramide. Puncak Jaya yang bersalju ini merupakan salah satu puncak gunung gletser yang ada di kawasan khatulistiwa, seperti puncak es lainnya yang berada di Afrika dan Amerika Selatan.

Dari udara, puncak tersebut mirip bebatuan hitam dengan permadani putih yang lembut. Saat matahari sedang bersinar cerah, hamparan salju itu memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Pandangan mata akan lebih nikmat saat langit sedang berawan sehingga hamparan salju itu akan memunculkan kesan kedamaian di tengah teduhnya cuaca.

Puncak dengan lereng yang sangat curam itu menampilkan pesona alam yang sulit dicari bandingannya. Dindingnya yang hitam berdiri hampir tegak lurus dengan permukaan tanah yang berada ratusan meter di bawahnya.

Pemandangan salju es sungguh memukau. Apalagi jika memasuki akhir tahun di mana musim dingin dan hujan tiba. Di musim itu, biasanya salju menutupi hampir semua puncak Pegunungan Jayawijaya hingga ke lereng di bawahnya.

Jayawijaya merupakan sebuah gunung yang juga dikenal sebagai Gunung Orange yang berada di Pulau Papua. Gunung ini memiliki ketinggian 4750 m dpl, yaitu di puncak trikora. Jayawijaya merupakan salah satu dari 5% cadangan es dunia yang berada di luar Antartika dan Greenland.

By: Chris Sikoway, SP.

Staf Dinas Pertanian Kab. Puncak Jaya

Sebagaimana manusia, hutan kita pun sekarang sedang mengalami apa yang dirasakan manusia sebagai sakit. Sekian juta hektar hutan kita dalam kondisi kritis. Dalam kondisi sakit hutan kita tentu saja tidak bisa bertugas sebagaimana mestinya. Tugas seperti menyaring udara, menahan air, menjaga iklim mikro dan makro tidak bisa dilakukan dalam kondisi sakit. Setiap kondisi sakit dimulai dari sakit ringan, tetapi jika sakit itu dibiarkan saja dan tidak segera ditangani maka sakit itu akan semakin memburuk, dan pada batas akhir sakit bisa menimbulkan kematian. Dalam kondisi sakit yang ringan pengobatan sendiri (self healing) bisa dilakukan. Tapi dalam kondisi sakit parah tentu saja hutan memerlukan dokter spesialis untuk menangani penyakitnya, dan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit . Semakin cepat sakit itu diketahui maka semakin mudah dan murah untuk mengobatinya.

Untuk mengembalikan agar hutan bisa berfungsi sebagaimana mestinya, hutan memerlukan 3 hal yaitu, diagnosa dan pemeriksaan bagian mana yang sakit, pengobatan dengan obat dan komposisi yang tepat dan perawatan yang baik untuk memulihkan kondisi. Diagnosa merupakan bagian yang sangat penting untuk mengidentifikasi penyakit apa yang menyerang dan apa penyebabnya (symtopm). Diagnosa yang akurat akan menentukan system pengobatan,dan obat apa yang harus digunakan .

Pertanyaannya apakah penyakit yang diderita oleh hutan kita sudah terdiagnosa dengan benar dan apakah saat ini obat yang diberikan sudah tepat ?

Sekarang bagaimana dengan sakitnya hutan kita…… ?

Seberapa parah banyak hutan kita yang sakit ?

Bagaimana kondisi sakitnya, ringan, sedang atau parah hingga membutuhkan “amputasi”.

Apakah hutan kita selalu dilakukan medical cek up yang rutin ?

Jika diagnosa kita benar mengapa setiap tahunnya laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,83 juta Ha. Secara umum kita selalu melihat bahwa titik permasalahan hutan kita berkisar pada fisik hutan itu sendiri, akan tetapi kita tidak benar – benar menyentuh akar dari semua permasalah kerusakan hutan kita.

Luasnya lahan kritis di Indonesia telah mencapai jutaan ribu hektar, dan sebagian besar kerusakan hutan disebabkan oleh aktivitas manusia, sedangkan yang disebabkan oleh alam sangat kecil. Alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya yang disebut suksesi alam. Akan tetapi aktivitas manusia menyebabkan suksesi alam tidak dapat terjadi karena lahan tersebut telah digunakan.

Mungkin kita semua sudah tahu inti permasalah hutan kita adalah social ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar hutan . Bagaimana kita dapat menyatakan hutan kita lestari sementara masyarakatnya miskin diatas hutannya yang lestari. Perbaikan – perbaikan fisik hutan memang perlu dilakukan namun harus ditunjang dengan perbaikan social ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan akan menjadi sia – sia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sangat tergantung pada hutan, terjalinnya hubungan ini telah terjadi berjuta – juta tahun yang lalu dan bisa dikatakan perekonomian masyarakat terjadi bermula dari hutan artinya beberapa hasil hutan yang dapat digunakan diperjualbelikan oleh masyarakat. Jadi keberadaan hutan dan manusia merupakan satu kesatuan dan apabila salah satu dari kesatuan tersebut sakit maka keseimbangannya akan terganggu.. Dari hubungan tersebut maka masyarakat menciptakan aturan – aturan tidak tertulis yang sangat dipatuhi oleh mereka dengan sanksi – sanksi yang jelas, akan tetapi perubahan generasi ke generasi melunturkan semua aturan tersebut.

Laju pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu selalu bertambah sedangkan luasan hutan tidak bertambah, kebutuhan akan lahan perumahan, kebun dan pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. maka dapat dipastikan bahwa luasan hutan dari tahun ke tahun akan mengalami pengurangan yang signifikan sesuai pertambahan jumlah penduduk.

Sakit yang diidap hutan kita apakah telah masuk dalam katagori kronis atau masih dalam taraf wajar, jawabannya akan muncul dari apa yang kita rasakan sebagai akibat dari sakitnya hutan kita. Berbagai bencana yang ada saat ini mengindikasikan bahwa hutan kita sudah kronis, sistem penutupan tanah secara alami sudah tidak dapat lagi mendukung tekanan yang datang dari permukaan tanah, karena tidak adanya perangkat pendukung untuk menguatkan kerapatan tanah (densitas).

Semoga hutan kita di Kabupaten Puncak tidak mengidap sakit yang kronis …

”Percepatan penyediaan pelayanan dan infrastruktur dasar berkualitas, serta pemantapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk pengendalian tingkat kemiskinan di Kabupaten Puncak”

Tema pembangunan di atas merupakan ringkasan dari prioritas pembangunan 2009, yang terdiri dari:

1. Percepatan penyediaan layanan dasar yang berkualitas, yaitu: kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan;

2. Percepatan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana dasar yang berkualitas untuk membuka keterisolasian dan menunjang kegiatan perekonomian rakyat;

3. Aktivasi dan pemantapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD rencana aksi tiap perangkat daerah kabupaten Puncak.

Komponen-komponen prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan kesehatan murah berkualitas
2. Peningkatan pelayanan pendidikan murah berkualitas
3. Peningkatan ketahanan pangan
4. Pembangunan Perdesaan
5. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat pertumbuhan
6. Pemantapan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Puncak
7. Percepatan penyediaan sumberdaya energi listrik
8. Penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana
9. Pemantapan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah Kabupaten Puncak

Arah dari prioritas ini adalah pengendalian pertambahan jumlah penduduk miskin yang sekaligus juga secara bertahap mengurangi jumlah penduduk miskin. Pengendalian dan pengurangan jumlah penduduk miskin adalah mainstream (arus utama) dari seluruh program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Puncak, tidak hanya pada jangka pendek ini, tetapi juga dalam perspektif jangka panjang.

Tema dan komponen prioritas pembangunan Kabupaten Puncak di atas merupakan dasar pembahasan setiap usulan kegiatan dari Perangkat Daerah Kabupaten puncak yang tertuang dalam RKA SKPD.